PEKANBARU, SUARAPERSADA.com- Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) Romi Frans akan terus mengungkap dan kritik dugaan mal administrasi pengadaan pegawai non PNS oleh pihak Rumah Sakit Daerah Madani (RSDM) Pekanbaru tahun 2021 dan 2022, serta pemotongan gaji THL.
Romi Frans pada Sabtu 03 Desember 2022 menegaskan, SPKN tidak akan kendor dan tidak akan mundur selangkahpun untuk menegakkan kebenaran atas dugaan ketidak transparan pihak RSD Madani saat rekrutmen THL di RSD Madani itu.
“Kami melakukan kritikan bukan tanpa dasar atau bukti. Dan sebelum berbicara, SPKN telah melakukan perhitungan yang matang dan akuntabel”, terang Romi Frans.
Jika pihak terkait dalam hal ini manajemen RSD Madani merasa benar dalam kebijakannya, kenapa harus risih dan galau. Kita melakukan kritik tentunya mengacu kepada Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan Informasi Publik.
Nah, yang kita pertanyakan adalah bagaimana sistim rekrutmen Pegawai non PNS di RSDM yang di input pada website resmi milik RSD Madani serta kebenaran tetkait jumlah THL yang mencapai 600 orang tersebut, ucapnya.
Terkait temuan dan dugaan kami ini, DPP-SPKN akan menyurati PJ Walikota Pekanbaru, Muflihun, DPRD Pekanbaru serra Ombudsmen RI, akan persoalan ini menjadi terang benderang, ujar nya
Ia menambahkan, SPKN tetap komitmen siap mendukung kinerja pak PJ walikota agar Pekanbaru lebih baik. Namun perlu juga di garis bawahi, SPKN sebagai kontrol sosial akan melakukan kritik jika didapati kebijakan kebijakan OPD yang melanggar aturan. Terlebih dalam pelayanan publik yang dapat merugikan masyaraka, terutama dalam penggunaan APBD, kata Romi Frans.
Sekjen DPP SPKN ini juga berharap kepada pihak RSUD agar profesional dalam menyikapi kritikan masyarakat dengan tidak melibatkan siapapun. “Jika tidak siap dikritik sebagai pejabat publik , jangan menjadi pejabat, sebab ada konsukwensinya yang harus di hadapi dengan menerima kritikan demi membangun Pekanbaru yang lebih baik, pungkasnya.jsR).
