PT.SKJ Stabat Lama, Diduga Kangkangi UU No. 21/2000 Dan Abaikan Himbauan Pemkab Langkat

2
2667

LANGKAT, SUARAPERSADA.com- PT. Sumber Kembang Jaya (SKJ) perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang berlokasi di desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, kabupaten Langkat Sumut diduga Kangkangi UU.No.21 THN 2000, tentang Serikat pekerja/serikat buruh.

Pasalnya, Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua, terkait legalitas DPC FSPTI-KSPSI kabupaten Langkat,  Rabu (10/01/2024) yang dilaksanakan komisi B DPRD kabupaten Langkat telah di jelaskan bahwa F.SPTI-K.SPSI kabupaten Langkat yang sah adalah di bawah kepemimpinan Sejarahta Sembiring.

Bahkan PT. SKJ menunjukkan sikap tidak tunduk terhadap keputusan pemerintah kabupaten Langkat. Hal ini terlihat dari keputusannya untuk tetap memfasilitasi F.SPTI-K.SPSI yang legalitasnya tidak sah secara undang-undang.
Sementara pemerintah kabupaten Langkat sudah menerangkan bahwa F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Langkat yang sah adalah pimpinan Sejarahta Sembiring.

Dalam hal ini, jelas bahwa PT. SKJ menunjukkan sikap arogan dengan tidak mengindahkan himbauan pemerintah Langkat dan juga mengangkangi UU. No.21 THN 2000.
Sementara dalam RDP kedua, Aheng selaku pimpinan PT. SKJ turut hadir.

Ketika RDP berlangsung, Aheng mengatakan dan berkomitmen di dalam forum siap bermitra dengan F.SPTI.KSPSI yang legal atau yang sah.
Komitmen Aheng hanya Lips Service semata, buktinya sampai saat ini PT. SKJ masih belum menerima F.SPTI-K.SPSI yang legal atau sah. Terbukti sampai saat ini masih menjalin kerjasama dengan pihak sebelah, yang notabene legalitasnya illegal atau tidak sah.

Dalam suatu pertemuan antara pihak PT. SKJ dengan pihak K.SPSI pimpinan Sejarahta Sembiring, Aheng mengatakan agar dilaksanakan mediasi antara pimpinan Sejarahta Sembiring dengan pihak sebelah, untuk ada kesepakatan bersama.
Kemudian pihak Sejarahta Sembiring dengan pihak Dewa PA melalui jajaran kantor desa Stabat Lama bersepakat untuk melakukan mediasi pada hari Selasa (23/01/2024) di kantor kepala desa Stabat Lama, kecamatan Wampu, kabupaten Langkat.

Sebelum mediasi terlaksana, Aheng yang merupakan salah seorang pimpinan PT. SKJ mengatakan, apabila salah satu dari pihak F.SPTI-K.SPSI tidak hadir dalam mediasi tersebut, maka pihak perusahaan menganggap pihak yang tidak hadir secara otomatis gugur.

Tepat pada hari H, Selasa (23/01/2024) bertempat di kantor desa Stabat Lama, mediasi akan dilaksanakan yang dihadiri Kapolsek Stabat, AKP. Ferry Ariandy,SH,MH, Kepala Desa Stabat Lama, Kanit Intel Polsek Stabat Iptu.Musa Situmorang beserta jajaran Polsek Stabat, dan juga pihak DPC F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Langkat pimpinan Sejarahta Sembiring, perwakilan PT.SKJ serta para Wartawan.

Anehnya, dalam mediasi yang dipimpin langsung kepala desa Stabat Lama, pihak dari kubu sebelah tidak ada yang hadir. Seharusnya, sesuai dengan pernyataan dari Aheng selaku pimpinan PT. SKJ, bahwa apabila salah satu pihak tidak hadir, maka yang tidak hadir di anggap gugur. Kenyataannya, sampai saat ini PT.SKJ masih menjalin kerjasama dengan pihak sebelah walaupun tidak hadir dalam mediasi yang dihadiri pihak Kepolisian dan kepala desa Stabat Lama.

Setelah mediasi di kantor desa Stabat Lama tidak membuahkan hasil karena pihak sebelah tidak hadir, keesokan harinya para anggota F.SPTI-K.SPSI pimpinan Sejarahta Sembiring mendatangi PT.SKJ untuk menemui pimpinan PT SKJ mempertanyakan tentang kerjasama antara PT.SKJ dengan F.SPTI-K.SPSI pimpinan Sejarahta Sembiring.

Alhasil, tak seorang pun pimpinan PT.SKJ yang datang untuk bertemu dengan pihak Sejarahta Sembiring
Sekjen DPC F.SPTI-K.SPSI kabupaten Langkat pimpinan Sejarahta Sembiring, Suarni Sartika Sitepu meminta kepada yang terhormat para wakil rakyat DPRD kabupaten Langkat, terkhusus komisi B, untuk kembali menghimbau Dinas Tenaga Kerja kabupaten Langkat dan Polres Langkat agar dapat melaksanakan apa yang sudah disepakati pada RDP kedua (10/01/2024) lalu.

Pada kesempatan itu, Suarni Sartika meminta agar dinas tenaga kerja sesegera mungkin menyurati para perusahaan yang ada di kabupaten Langkat untuk memberitahukan bahwa F.SPTI-K.SPSI kabupaten Langkat yang legal dan sah adalah pimpinan Sejarahta Sembiring. Karena sudah memenuhi unsur UU No.21/2000, pasal 25 huruf a.
Lebih jauh Suarni memohon kepada pemerintah kabupaten Langkat agar tidak menunda keabsahan F.SPTI-K.SPSI pimpinan Sejarahta Sembiring.

Apabila masih berlarut-larut, kami tidak ingin anggota kami jadi korban akibat ketidak tegasan pemerintah kabupaten Langkat, harapnya. Oleh sebab itu, saya meminta ketegasan dari pemerintah kabupaten Langkat, dalam hal ini Dinas tenaga kerja agar memberitahukan kembali kepada para perusahaan yang ada di Langkat untuk menerima kerjasama dengan FSPTI-KSPSI di bawah kepemimpinan Sejarahta Sembiring, himbaunya.

Sementara dalam RDP kedua tersebut, ketua komisi B DPRD kabupaten Langkat, Fatimah, S.Si, M.Pd yang juga memimpin RDP didampingi anggota Komisi B, H. Agus Salim, meminta agar Kadis Tenaga Kerja kabupaten Langkat kembali mengirimi surat ke para perusahaan tentang legalitas FSPTI-KSPSI Sejarahta Sembiring, sehingga perusahaan dapat menerima kewenangan kerjanya.

Selanjutnya, karena menyangkut keamanan, Komisi B berharap kepada jajaran Polres Langkat dapat menjembatani dan mengundang para pihak perusahaan untuk memberikan penjelasan tentang legalitas FSPTI-K.SPSI. Dalam hal ini Kadis Tenaga Kerja yang menjadi nara sumber, ujar Fatima. (Basar.S)

2 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan