Ciptakan Pilkada Jurdil, Bawaslu Cegah Money Politic

PEKANBARU, SUARAPERSADA.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau berkomitmen dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 menjadi Pilkada Jujur dan adil (Jurdil), salah satunya mencegah terjadinya Money Politic. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Dr. Gunawan Suswantoro saat menyampaikan kata sambutan pada Rapat Kerja Peningkatan Kualitas SDM dalam rangka pengelolaan Keuangan bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, di Hotel Grand Elite Pekanbaru, Kamis (21/11).

Dikatakan Gunawan, Bawaslu RI merencanakan pada setiap Desa minimal memiliki 10 orang kader demokrasi, dan ini merupakan salah satu rencana strategis Bawaslu RI untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat perdesaan tentang kepemiluan. “PPL dan PTPS bisa kita jadikan kader demokrasi Desa, dan nantinya kita akan deklarasikan secara nasional.” terang Gunawan.

Menurut Gunawan, kedepannya kader-kader demokrasi desa tidak hanya untuk mengawasi Pemilu saja, tetapi juga bisa sebagai kader penangkalan radikalisme, kader untuk Implementasi Pancasila dan kader sadar hukum. Untuk merealisasikan hal ini, Bawaslu RI akan bersinergi dengan instansi-instansi terkait. Seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasil (BPIP) maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumkam), paparnya.

Gunawan mengharapkan komitmen dan kerja sama jajaran pengawas Pemilu, dan berpesan agar menjaga nama baik Bawaslu sampai kapanpun, agar program ini berjalan dengan baik, tutupnya.

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan dalam sambutannya menambahkan, untuk Riau sendiri, pihaknya berencana akan menghadirkan satu Posko pengawas Pemilu di setiap Desa. Nantinya Posko pengawas Pemilu dijadikan sebagai tempat bertanya bagi masyarakat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sembilan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

“Saya berencana, menghadirkan minimal satu Posko pengawas Pemilu di setiap desa sebagai pusat informasi bagi masyarakat yang berkaitan dengan aturan, regulasi dan perundang-undangan pada Pilkada 2020 nanti.” paparnya.

Rapat Kerja Peningkatan Kualitas SDM dalam rangka pengelolaan Keuangan bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau ini diikuti para Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, Koordinator Sekretariat dan staf.

Hadir sebagai narasumber, Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Riau, Kabag Keuangan Bawaslu RI, Kepala Sekretariat Bawaslu Riau, Kepala Kanwil DJP Riau, dan Kepala KPPN Pekanbaru. (rls/jsn)