HUMBAHAS, SUARAPERSADA.com – Perekonomian masyarakat Pakkat, Parlilitan, Tarabintang (PAPATAR) kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Sumatera Utara (Sumut) kembali terganggu setelah akses jalan yang menghubungkan tiga kecamatan ke Dolok Sanggul tersebut terputus tepatnya di Tano Ponggol, Arban Kec Onanganjang.
Tak pelak, akibat pengalihan jalur transportasi dengan jarak tempuh yang cukup jauh mengakibatkan kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan dasar masyarakat.
Akses jalan yang merupakan tanggungjawab pemerintah provinsi Sumatera Utara ini selama ini telah menyedot anggaran yang cukup banyak. Tetapi jalan yang juga menghubungkan kabupaten Humbahas dengan Tapanuli Tengah itu tidak pernah selesai dan selalu rawan untuk dilalui kenderaan.
Informasi diterima media ini, pada tahun 2017 lalu untuk perbaikan ruas jalan tersebut Dinas Bina Marga Sumut diduga telah membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan Daerah (APBD) sekitar Rp. 8 Miliyar untuk perbaikan Tano Ponggol, tetapi pada 2018 lalu jalan tersebut kembali mengalami longsor. Kali ini Pemprov Sumut kembali mengucurkan anggaran senilai Rp. 7,2 Miliyar.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Humbang Hasundutan meminta Gubernur Sumatera Utara untuk memberikan perhatian serius terhadap proses perbaikan jalan Tano Ponggol.
Hal tersebut disampaikan Ketua sementara DPRD Humbahas, Ramses Lumban Gaol didampingi Wakil Ketua sementara Labuan Sihombing dan sejumlah ketua dan anggota fraksi DPRD Humbahas di antaranya, Moratua Gajah, Roberto Manullang, Jamanat Sihite, Guntur Simamora, Kosting Silaban, dan Carles Purba saat meninjau progres perbaikan Jalan Tano Ponggol tersebut, Kamis (31/10)
Sebut Ramses, dari hasil tinjauan di lapangan, terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pengerjaan proyek senilai Rp7,2 miliar lebih itu. Selain terbilang sangat lambat, proses pengerjaan juga terkesan tidak profesional dan amburadul.
“Dikhawatirkan ini tidak akan dapat selesai sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Karena saat ini musim penghujan, dan sisa waktu yang terbilang sedikit,” ujar dia.
Lanjut Ramses, jalan itu sangat vital untuk menunjang transportasi masyarakat dari daerah Pakkat, Onan Ganjang dan sekitarnya. Selain itu jalan ini merupakan jalan yang dapat menghubungkan Kabupaten Humbahas dengan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun untuk sementara jalan itu terpaksa dialihkan dari jalan alternatif melalui Kecamatan Parlilitan – Pakkat.
Kepada media Ramses menyampaikan kehadiran pihaknya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat khususnya masyarakat Pakkat, Onan Ganjang, dan Parlilitan yang saat ini sudah sangat resah dan terganggu akibat pembangunan jalan Tano Ponggol tersebut.
“Intinya kita ingin mendesak Gubernur dalam hal ini UPT Binamarga dan pihak rekanan untuk memberikan perhatian dan mempercepat proses pembangunan jalan itu,” tandas Ramses.
Sebelumnya, untuk menghindari potensi kecelakaan maka akses jalan tersebut untuk sementara harus ditutup. Hal tersebut diungkapkan Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor saat meninjau pengerjaan pebaikan jalan lintas itu, Rabu (30/10/2019).
Menjawab pertanyaan awak media ini terkait sampai kapan penutupan jalan ini, Dosmar mengatakan sesuai kesepakatan dengan pihak Pemborong dan Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara semestinya per tanggal 20-11-2019 jalan ini sudah dapat dilalui kendaraan roda 2 dan 4, sedang untuk roda 6 ke atas belum bisa.
“Sebagai solusi Pemkab Humbahas telah mempersiapkan jalan alternatif selain via Parlilitan juga bisa dari Parbotihan menuju Pakkat melalui Panggunan, pulo godang, Sipagabu, Manalu, Karya terus keluar di Temba langsung Pakkat, saat ini sedang diupayakan penyisipan jalan yang berlobang agar lebih mudah dilalui kendaraan bermotor,” ujarnya.
Pada kunjungan tersebut, Bupati Humbahas didampingi oleh Kadis PUPR Humbahas J Pasaribu serta Kabid Bina marga Gibson Panjaitan.
Sementara itu, pihak Bina Marga melalui Sihombing menyampaikan alasan pemutusan sementara jalan ini demi keselamatan pekerja serta kelancaran proses pengerjaan pembangunan jalan ini.
“Karena kami juga harus kejar target, bulan Desember 2019 sebelum Natal jalan ini sudah harus selesai untuk kelancaran arus mudik Natal dan Tahun Baru,” ujarnya singkat.
Diantara masyarakat yang sedang berada di lokasi mengatakan sesuai pengamatan beliau pengerjaan proyek ini terkesan lambat. “Sepertinya sengaja dilambat- lambatkan, karena minimnya tenaga kerja yang dipekerjakan serta minimnya alat yang digunakan, dapat kita lihat sendiri alat yang digunakan untuk membor hanya 3 unit seharusnya bisa di tambah paling tidak 6 unit jadi bisa lebih cepat selesai,” ungkap B Marbun.
Dia berharap pemerintah dapat merasakan penderitaan masyarakat dan mendesak pemborong agar meningkatkan kinerjanya.
Terpisah, salah seorang tokoh masyarakat setempat yang juga sekaligus Ketua LSM Lembaga Pemantau Pembangunan dan Asset Republik Indonesia (LPPASRI) Kab. Humbahas, Jusuf Marbun, mengatakan pihak pemborong jelas sudah menimbulkan keresahan bagi masyarakat pengguna jalan.
Hal tersebut dikatakannya karena pihak pemborong sebelumnya tidak mempersiapkan jalan alternatif, apalagi jalan ini adalah jalan lintas yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat, jadi LPPASRI akan mempertanyakan ini, bahkan bila perlu menuntut Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara atas masalah ini. **(John)
