PERHATIAN Pemprov pada masyarakat miskin sangat besar, hal tersebut disampaikan Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman. Menuru Gubri, pemerintah provinsi telah menganggarkan dana untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau.
“Pelayanan pada masyarakat harus ditingkatkan. Masyarakat miskin juga harus diperhatikan dalam haknya mendapat kesehatan,” ujar Plt Gubri.
Dalam pelayanan kesehatan, Pemprov Riau telah melakukan berbagai program seperti Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Program itu bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dari kalangan ekonomi lemah.
Jamkesda merupakan jaminan kesehatan berskala daerah. Aspek pembiayaan, kepesertaan, pelayanan kesehatan dan pengorgangisasiannya ditetapkan Pemprov Riau.
Masyarakat pun mendapatkan jaminan berobat gratis jika sudah mendapatkan kartu Jamkesda ini secara resmi dengan data yang valid. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk asuransi kesehatan, Jamsostek, dan lain-lain.
Sementara itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Riau juga berupaya meningkatkan akreditas puskesmas. Hala tersebut terpapar pada pertemuan koordinasi dan evaluasi upaya kesehatan masyarakat, yang diikuti jajaran dinas kesehatan se-Riau dan juga pengelola Puskesmas se-Riau dalam rangka akreditasi Puskesmas se Provinsi Riau.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Andra Syafril. Ia menjelaskan, ada beberapa hal penting mengenai program upaya kesehatan masyarakat di jajaran dinas kesehatan dan Puskesmas di Riau, di antaranya mengenai kinerja pelayanan di Puskesmas.
“Saat ini masyarakat semakin mempunyai banyak pilihan, mereka sekarang bebas memilih di mana mereka merasa nyaman untuk berobat, maka mereka berobat ke sana. Selama ini, puskesmas dengan hanya ada petugas sampai jam 12 siang, sementara klinik berobat menyediakan layanan berobat 24 jam penuh. Lama-kelamaan puskesmas akan ditinggalkan masyarakat. Jadi, perlu dilakukan akreditasi puskesmas,” ujarnya.
Menurut Andra, yang menjadi tantangan bagi pelaku kesehatan masyarakat di Riau, terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi, saat ini sudah diberlakukan sistem pelayanan kesehatan dengan menggunakan BPJS Kesehatan.
“Banyak hal yang perlu dibenahi, mulai dari keramahan petugas, hingga jam layananan. Kami harus iri dan belajar dari keramahan petugas kesehatan di rumah sakit swasta. Akibatnya, masyarakat pun rela antre berlama-lama di rumah sakit swasta itu. Nah, bagaimana dengan puskesmas atau pun rumah sakit pemerintah,” ungkapnya.**Adv
