Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan dimulai di penghujung tahun 2015 ini, tepatnya 31 Desember 2015. MEA adalah suatu kerjasama regional Asia Tenggara di bidang Ekonomi yang ditransformasi menjadi kesatuan kekuatan baik sebagai pasar tunggal maupun pusat produksi.
Tujuannya adalah, menjadikan Asean menjadi kawasan dengan ekonomi yang berdaya saing disertai pertumbuhan yang lebih setara di seluruh negara anggotanya dan terintergrasi dengan lebih baik dengan pasar global.
Plt Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, masyarakat Ekonomi Asean terdiri dari 4 Pilar yang terkait satu dengan lainnya. Misalnya pilar 1 Pasar tunggal dan berbasis produksi, pilar 2 tentang Kawasan Ekonomi yang berdaya saing, pilar 3 Pembangunan Ekonomi yang merata, dan pilar 4 ntegrasi dengan Ekonomi Global.
“MEA 2015 merupakan sebuah proses, bukan sebuah event. Setelah 2015, yang merupakan target Politik pemimpin Asean, proses integrasi Asean tidak akan terhenti namun justru akan semakin intensif. Proses tersebut pada intinya akan membuat Asean menjadi semakin atraktif, berdaya saing tinggi dan efektif,” paparnya saat menghadiri program acara Sosialisasi Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean yang diselenggarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution, di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Rabu (4/11).
Pasar bebas yang akan mulai pada Desember mendatang dalam agenda Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 perlu disambut dengan kesiapan. Karena Riau dan wilayah Sumatera akan menjadi salah satu terirotial pasar bebas Asia Tenggara yang bersaing secara global.
Penyehatan Koperasi dan UMKM
Dalam meghadapi MEA, upaya pengembangan dan penyehatan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah mesti dilakukan dengan berkoordinasi antara Diskop UMKM Riau dengan satuan kerja teknis yang ada. Mulai dari tingkat provinsi, hingga tingkat kabupaten dan kota di Riau. Tanpa sinergisitas yang baik, pengembangan koperasi dan UMKM diyakini tidak akan maksimal.
Hal tersebut diutarakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Riau Drs H Dahrius Husin MM belum lama ini di Pekanbaru. “Pembangunan koperasi dan UMKM itu mesti dilakukan dengan membenahi kelembagaan dan membenahi aspek usaha dari lembaga itu. Nah, jika hanya pembinaan kelembagaan saja yang dilakukan Diskop UMKM, sementara aspek usahanya tidak dibenahi oleh lembaga teknis, maka hasilnya tidak maksimal. Tentu akan lebih baik jika pembenahan kelembagaan juga dibarengi dengan pembenahan usaha bersama instansi teknis,” ujar Dahrius.
Mengenai koordinasi ini, Dahrius memaparkan, setahun belakangan ini pihaknya sudah mengupayakan mengelar rapat koordinasi dengan melibatkan instansi teknis di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota.
“Ini kami lakukan semata karena menyadari peran instansi teknis sangat penting dalam mendorong perkembangan dan penyehatan lembaga koperasi dan UMKM kita,” ujar Dahrius.
Ia mencontohkan, saat ini sudah ada gabungan kelompok usaha tani atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gapoktan.
“Secara kelembagaan, kita bisa bina kelembagaannya, namun usaha mereka di bidang pertanian tentu lebih pas jika dibina dan mendapat sentuhan langsung dari dinas teknis terkait,” ujar Dahrius.
Dahrius menambahkan, konsep pengembangan koperasi dan UMKM ke depan terus akan diarahkan dalam kerangka koordinasi dan sinergisitas dengan instansi teknis baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota.
“Koordinasi ini terus kami tingkatkan, dan alhamdulillah saat ini sudah mulai nampak konsepnya, tinggal keseriusan seluruh pihak untuk menjalankan kerangka sinergisitas ini,” ujar Dahrius.
Perkuat UMKM, Sambut MEA 2015
Plt Gubernur Riau Ir H Arsyadjuliandi Rachman menyatakan hingga kini kesiapan Indonesia, khususnya Sumatera masih minim. Hal itu disampaikannya pada Rapat Regional Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) beberapa waktu lalu.
“Dalam MEA ini, penguatan-penguatan UMKM mesti harus dilakukan mulai sekarang. Sehingga kita (Riau) tidak tertinggal dalam persaingan global. Memang masih minim persiapan beberapa wilayah, makanya perlu penguatan,” katanya.
Diceritakannya, dibanding negara lainnya yang tergabung dalam Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT), perkembangan di Sumatera termasuk lambat. Padahal kawasan Sumatera ini bersinggungan langsung dengan Selat Melaka. Untuk itu upaya-upaya penguatan harus dimulai. Salah satunya dari UMKM.
“Berbagai forum tingkat Sumatera ke depan, pembahasan tentang persiapan menghadapi MEA ini mesti lebih giat dilakukan. Sebagai pembahasan rutin regional,” kata Plt Gubri.
Karena jika tidak memulai persiapan yang matang, tentu Riau dan regional Sumatera akan kalah dari negara tetangga yang sudah lebih dulu mempersiapkan diri. Karenanya kerja sama antara seluruh wilayah regional dan pemerintah pusat juga diperlukan dalam memacu hal tersebut.
Deputi Pengkajian Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Kemekop-UKM, Meliadi Sembiring menyampaikan peran pusat dalam menghadapi MEA ini adalah mensinergikan tiap-tiap daerah. Dengan melakukan koordinasi sosialisasi, monitoring, hingga evaluasi terkait kesiapan UMKM ini.
Ditambahkannya, dalam hal penguatan UMKM, perlu direncanakan program-program strategis. Program tersebut seperti penataan administrasi koperasi dan UMKM. “Jadi ke depan yang harus diutamakan itu kualitas, bukan lagi kuantitas UMKM dan koperasi yang ada,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Riau pun telah bersiap menghadapi MEA. Persiapan dilakukan agar Provinsi Riau tidak ketinggalan dari provinsi lainnya.
“Pemerintah Provinsi Riau juga turut berbenah diri untuk menghadapi pasar bebas Asean, salah satunya dari sektor pertanian, sektor Migas, Sumber Daya Manusia dan sektor hilir. Semua sektor harus ditingkatkan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman.
Tak kalah pentingnya, ujar Arsyadjuliandi Rachman, membentuk sumber daya manusia yang profesional, sehingga berdaya saing dalam menghadapi pasar bebas. “Diharapkan para profesional tak mudah tergiur untuk bekerja ke luar negeri,” kata Andi.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga telah membuat terobosan pengembangan desa wisata budaya dan olah raga di seluruh wilayah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang baru.
“Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) jadi potensi kunjungan yang besar ke Riau,” kata Penjabat Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman di Pekanbaru, Rabu (4/11/2015).
Ia menjelaskan pemberlakuan MEA maka ada kebebasan aliran barang, jasa, bahkan orang ke Riau. Potensi itu harus ditangkap menjadi peluang baru sumber PAD.
Apalagi, menurut Andi, Riau memiliki budaya dan alam yang unik untuk dikembangkan menjadi obyek wisata budaya dan olah raga.
“Makanya ke depan pelan-pelan kami kerjakan dan tata,” katanya.
Menurut Andi, pihaknya akan mendorong setiap desa di Riau bangkit menggali potensi wisata yang mereka miliki menjadi nilai jual bagi wisatawan.
Siapkan Kawasan Pesisir
Menghadapi MEA ini, Pemerintah Provinsi Riau telah bersiap. Seperti yang disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman beberapa waktu lalu. Dia katakan, kawasan pesisir menjadi kawasan yang strategis untuk menyambut MEA 2015 mendatang.
Apalagi di sebagian besar wilayah pesisir Riau berdekatan dengan negara tetangga. Maka, memperkuat SDM di wilayah pesisir ialah strategi yang sudah diperkirakan Riau.
“Memikirkan kawasan pesisir sudah menjadi strategi Pemerintah Provinsi Riau. Terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean nanti,” kata Arsyadjuliandi Rachman.
Sebanyak 70 pulau tersebar di wilayah Riau. Dan beberapa dari pulau itu merupakan yang terbesar, seperti Kepuluaan Meranti dan Bengkalis.
Diungkapkan Plt Gubernur Riau, Pemerintah Pusat memiliki program poros maritim yang nantinya akan memberikan peluang besar dalam membangun pulau-pulau yang ada di Provinsi Riau, yang sedianya masuk dalam poros maritim nasional.
“Apalagi garis maritim nasional itu sangat dekat dengan daerah ini, salah satunya titik Selat Malaka,” tambahnya lagi.**(Adv)
