JAKARTA, SUARAPERSADA. Com– Presiden Joko Widodo kembali melakukan Reshuffle Kabinet Indonesia maju dan menunjuk
Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri
Agraria dan Tata Ruang (ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Raja Juli Antoni politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kelahiran Riau sebagai Wamen ATR/BPN.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan,
tugas mereka dinilai sangat berat karena hanya memiliki sisa waktu masa jabatan tinggal 2 tahun.
Menurut Trubus, duet Hadi Tjahjanto dengan latar belakang militer TNI tak cocok dipasangkan dengan politikus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Apalagi mereka hanya memiliki sisa waktu 2 tahun untuk membenahi masalah agraria dan pertanahan, ujarnya, Rabu (15/6/2022).
’’Kalau ATR/BPN itu banyak masalah, mulai dari mafia tanah, masalah perumahan, agraria, konsesi tambang, HGU, jadi banyak sekali masalah,” tegas Trubus, Rabu (15/6/2022).
Sebenarnya, yang paling penting dilakukan duet tersebut adalah berbenah di internal institusi itu sendiri. Karena begitu banyak mafia di institusi itu.
Dimasa sisa waktu pendek ini, cara satu-satunya adalah harus direformasi institusinya. Benahi tata kelolanya karena banyak oknum jadi mafia, mulai dari pegawai-pegawainya, dari kanwil-kanwilnya itu banyak mafia, harus dipecat itu, harus berani,” jelas Trubus.
Maka jangka pendek yang paling bisa dibenahi adalah bersih-bersih institusi sendiri. Menurutnya, jika ingin membenahi masalah agraria dan pertanahan dalam waktu hanya 2 tahun terlalu singkat.
’Yang harus dibenahi
adalah institusinya, kalau mau menyelesaikan masalah tanah atau HGU enggak akan bisa, mau selesaikan mafia tanah juga susah bagi kedua belah pihak,” tegasnya.
Posisi Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni menggantikan sepaket Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN sebelumnya. Jabatan itu sebelumnya dijabat oleh mantan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan mantan Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra.***
