Pertanyakan Data Bansos Covid-19, LSM – LPKR Riau Surati Walikota Pekanbaru

PEKANBARU, SUARAPERSADA. com- Merasa ada keganjilan dan ketidak cocokan data yang diserahkan Ketua RT/RW dengan warga penerima Bantuan sosial (Bansos) Covid-19 oleh Pemerintah kota Pekanbaru yang dikordinir OPD Dinas Sosial Pekanbaru. Lembaga Permerhati Kesejahteraan Rakyat (LPKR) Riau, melayangkan Surat kepada Walikota Pekanbaru, Dr.Firdaus, ST.MT untuk mempertanyakan data bantuan dampak Covid-19 yang dikeluarkan Dinas Sosial kota Pekanbaru, dengan nomor : 18/B/LKPR -IV/2020.

Ketua LKPR Riau, Andrws mengatakan, kami selaku kontrol sosial menilai kebijakan Pemko Pekanbaru menetapkan PSBB, tentunya sudah siap dengan segala konsekwensi sebagaimana Surat Keputusan Pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan RI. nomor : HK.01.07/Menkes/250/2020, tanggal 12 April 2020. Yang ditindak lanjuti terbitnya Perwako Nomor :74 Tahun 2020, tanggal 15 April 2020, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskla Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru, ulas Andrws, Senin (4/5).

Namun dalam pelaksanaannya, saat Pemko Pekanbaru menyalurkan Bantuan hanya sebanyak 15.626 paket untuk seluruh kota Pekanbaru. Artinya, data yang diserahkan RT/RW sama sekali tidak berfungsi. Padahal yang paling paham kondisi masyarakat adalah para RT dan RW, ucapnya

Untuk itu, dalam Surat yang kami kirimkan kepada Walikota Pekanbaru mempertanyakan beberapa hal. Antara lain, 1.Kenapa data penerima bantuan Yang dikeluarkan Dinsos Pekanbaru bertolak belakang dengan data yang diberikan RT/RW. 2.Adanya warga penerima tetapi tidak memiliki NIK dan alamat. Bahkan ada warga penerima Yang tinggal disatu rumah tetapi menerima empat paket bantuan. 3.Apa fungsi orang Yang disebut sebagai Pendamping , apakah mereka mempunyai fakta inregritas. 4. Penerima bantuan di Salah satu RT, sama sekali tidak ada dalam data yang diberikan RT. 5. Apa acuan Dinas Sosial untuk menentukan penerima bantuan. 6.Apa maksud dan tujuan blanko uang dibagikan kepada warga, dengan judul : “Data keluarga terdampak covid-19 kota Pekanbaru Tahun 2020”. 7. Berapa nilai anggaran per-paket sembako Yang di serahkan kepada warga, urai andrws.

Dicontohkannya, di RT 1 RW1 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukitraya Pekanbaru. Jumlah warga Yang mengisi Formulir sebagai calon penerima bantuan sebayak 36 KK.Ternyata Yang mendapat bantuan hanya tiga Kepala Keluarga, bebernya

Melihat fakta inilah, kami mempertanyakan kepada Walikota Pekanbaru Yang juga sebagai Ketua Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 kota Pekanbaru

Ditanya, tentang Statement Walikota Pekanbaru Yang menyebutkan bahwa bantuan Yang disalurkan bukan Bansos Covid-19.Tetapi bantuan bulan Ramadhan. Menurut Ketua LKPR yang juga sebagai Salah satu ketua RT menjelaskan, kami hanya berpedoman kepada Formulir yang dibagikan kepada warga masyarakat, Itu dasar kami menyurati Walikota. “Kok berkilah menjadi bantuan bulan ramadhan. Kita boleh lihat saat seremoni peluncuran bantuan di halaman MPP Pekanbaru. Disana cukup jelas laporan Kadissos Pekanbaru, Chairani Yang menjelaskan bahwa bantuan tersebut adalah terkait Covid-19. “Kita ada Videonya, tegas Andrws.

Ditegaskan Andrws, kami sangat kecewa dengan kebijakan Pemerintah kota Pekanbaru yang membuat kebijakan PSBB tetapi tidak memikirkan nasib warga masyarakat yang pasti terdampak dengan covid-19, atau kebijakannya, papar andrws.

“Kami menunggu jawaban dari Walikota atas Surat yang kami layangkan. Jika tidak ditanggapi, maka kami akan tindak lanjuti dengan meloporkan kepada pihak berwajib,”pungkasnya (jsR)