DUMAI, SUARAPERSADA.com – JS Simatupang, Kuasa Hukum sejumlah warga masyarakat Kota Dumai, akhirnya mengambil sikap untuk menyurati Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta guna memohon bantuan terkait kasus ganti rugi tanah Bukit Datuk Dumai, Riau yang sampai saat ini belum kunjung tuntas.
Sebelumnya pengacara warga Dumai itu sudah menyurati Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina di Jakarta perihal yang sama mohon penyelesaian ganti rugi tanah kliennya yang saat ini masih dikuasai PT Pertamina RU II Dumai.
Tidak hanya surat mohon penyelesaian dilayangkan kepada Menteri BUMN, lebih dari itu, Warga dimaksud lewat pengacaranya JS Simatupang itu, sebelumnya juga sudah membuat surat laporan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau di Pekanbaru perihal dugaan sarat terjadi tindak pidana korupsi berjamaah saat proses ganti rugi tanah yang tidak teralisasi itu.
Diinformasikan, atas laporan warga tersebut saat ini pihak Kejati Riau disebut sebut tengah mendalami laporan pengaduan warga itu, bahkan katanya pihak Kejati Riau sudah mulai memanggil beberapa nama dan sudah dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) dari sejumlah nama yang dilaporkan tersebut.
Budiman Sihite yang diketahui sebagai kuasa atau sebagai perantara warga pada pengacaranya JS Simatupang di Jakarta, kepada suarapersada.com kemarin menceritakan perihal surat warga ke Menteri BUMN yang dikirim lewat pengacaranya JS Simatupang ber nomor 010/MB/JS&A/III/2015 tidak lain meminta bantuan penyelesaian ganti rugi tanah Bukit Datuk itu.
Dimana menurut Budiman Sihite, bahwa Pertamina Pusat maupun Kementerian BUMN sangat berkompeten perihal meninjau atau menyelesaikan kasus ganti rugi tanah Bukit Datuk itu, kata Budiman Sihite.
Menurut Budiman Sihite, surat yang dilayangkan ke Menteri BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan No 13, Jakarta 10110 itu langsung diterima oleh pegawai kementerian BUMN bernama Syahrudin pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2015 lalu.
“Mudah-mudahan surat mohon bantuan penyelesaian tanah Buit Datuk yang sudah dilayangkan ke Pertamina Pusat dan ke Menteri BUMN itu segera ditindaklanjuti. Kita berharap seperti itu mengingat permasalahan ini sudah cukup lama tidak kunjung tuntas,” ujar Budiman pada media ini kemarin. ***Tambunan
