MEDAN, SUARAPERSADA.com – Massa Forum Rakyat Sumatera Utara dan Gerakan Rakyat Daerah (Garda) Sumut kembali berunjukrasa di kantor Wali Kota Medan, Selasa (15/11).
Massa menilai belum adanya klarifikasi dari Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, atas dugaan perjalanan dinas gelap dari Medan ke Hainan (Tiongkok) membuat kecurigaan keberangkatan tersebut benar adanya.
Dikatakan, kasus korupsi yang menerpa Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan sudah terbukti dari terlihatnya mental-mental pemimpin dan petinggi baik pemimpin birokrasi dan petinggi legislatif diduga terlibat korupsi/gratifikasi.
“Rakyat berharap banyak terhadap kinerja KPK untuk membersihkan seluruh penyedia uang suap. Adanya dugaan korupsi di Dinas Pendapatan Medan saat Dzulmi Eldin menjabat Kadis Pendapatan atas penyewaan gedung di lantai delapan Bank Sumut senilai Rp2,1 miliar diduga ada penggelembungan anggaran,” ucap Koordinator Aksi, Ari Putra Daulay.
“Selain itu, upah pungut di Dinas Pendapatan Medan TA 2006-2007 senilai Rp2,8 miliar, pengadaan komputerisasi TA 2006 senilai Rp14 miliar diduga kuat merugikan negara Rp2 miliar berdasarkan hasil audit BPK RI TA 2006-2007,” sambungnya.
Bukan cuma kasus dugaan gratifikasi pengusaha Podomoro City Deli kepada Wali Kota Medan saja yang diteriakkan massa, melainkan dugaan kasus korupsi lainnya juga tak luput dari orasi mereka.
Massa menilai saat HUT Kota Medan 2014, Kabag Umum Sekretariat Daerah Pemko Medan yang dijabat oleh M Andi Syahputra menggunakan anggaran Rp1.346.000.000 yang diduga ada aroma korupsi. Begitu juga program peningkatan sarana prasarana pengadaan meubeler dengan anggaran senilai Rp975.000.000.
“Pengadaan perlengkapan rumah dinas dengan anggaran senilai Rp1.750.000.000 hingga saat ini belum juga dituntaskan,” pungkasnya.
Pantauan suarapersada.com usai melaksanakan orasinya para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib.**Win
