PEKANBARU, SUARAPERSADA.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahkan APBD Pekanbaru tahun 2023 sebesar Rp2,699 triliun, Selasa (29/11/2022).
Pejabat Walikota Pekanbaru, Muflihun, S STP mengatakan, APBD Kota Pekanbaru tahun 2023 mengalami kenaikan 5,45 persen jika dibandingkan dengan APBD tahun 2022. sebesar Rp2,560 triliun.
Muflihun menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota dewan, khususnya kepada badan anggaran dewan perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru yang telah banyak mencurahkan energi dan pikiran dalam memberikan saran, tanggapan dan koreksi, terhadap APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2023 ini.
“Sehingga menghasilkan komitmen bersama, berupa persetujuan untuk penetapan APBD kota Pekanbaru tahun anggaran 2023 yang dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat,” ungkapnya.
Mengenai APBD tahun anggaran 2023 kami diinformasikan bahwa aspek kebijakan tetap mengacu pada nota kesepakatan tentang kebijakan umum anggaran tahun anggaran 2023 dan nota kesepakatan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023.
“Di mana proses penyusunan APBD tahun anggaran 2023 telah mengalami perubahan yang signifikan dan mendasar baik terhadap struktur APBD maupun terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah di seluruh Indonesia. Sehingga dalam proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah sampai menjadi rancangan APBD tahun anggaran 2023 membutuhkan persepsi dan pemahaman yang sama,” ungkapnya.
Disampaikan Muflihun, pembangunan infrastruktur secara masif, perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan aturan berusaha dan berinvestasi. Ini merupakan upaya-upaya kunci untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional menghadapi tantangan masa depan,” sebutnya.
Lanjut Muflihun, transformasi struktural terus dipacu untuk membangun mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan.
“Hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi harus diperkuat, ekonomi hijau terus didorong, pengunaan produk dalam negeri harus diprioritaskan, guna mengurangi ketergantungan produk impor. Selain itu ekonomi digital juga difasilitasi agar UMKM naik kelas dan dapat bersaing dimasa depan,” terangnya.
Ekspansi produksi yang konsisten akan terus didorong untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Berbagai sumber pertumbuhan baru harus segera diwujudkan. Investasi harus dipicu serta daya saing produk manufaktur harus ditingkatkan.
“Dengan semakin kuatnya sektor swasta sebagai motor pertumbuhan, maka manajemen kebijakan fiskal dapat lebih diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perbaikan produktivitas dan daya saing.
Dengan menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal untuk menghadapi risiko dan gejolak di masa depan sehingga APBD diharapkan dapat memberikan peran sebagai stimulan dalam mengendalikan laju inflasi,” tandasnya.
Diuraikan Muflihun, PAD diproyeksikan sebesar Rp961,638 miliar. Proyeksi PAD baik 3,51 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp928,999 miliar.
Pendapatan transfer diproyeksikan Rp1,737 triliun. Pendapatan transfer daerah meningkat Rp106,797 miliar (6,55 persen) bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,631 triliun.
Belanja daerah secara keseluruhan Rp2,679 triliun. Belanja daerah meningkat Rp127,285 miliar atau 4,99 persen dari Rp2,552 triliun.
Belanja daerah diperuntukkan belanja operasi, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga. Penerimaan pembiayaan daerah nihil.
Pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan Rp20 miliar. Pengeluaran pembiayaan daerah meningkat Rp12,150 miliar dari Rp7,850 miliar.
Ia menambahkan, tadi pimpinan DPRD meminta agar tidak ada tunda bayar lagi pada tahun depan. Makanya, saya akan melakukan evaluasi anggaran setiap bulan,” pungkas Muflihun.(jsR).
