PEKANBARU, SUARAPERSADA.com – Kebijakan Pemko Pekanbaru memotong dana sertifikasi guru medapat kecamanan dari berbagai pihak. Bahkan ratusan guru yang terkena imbasi pemotongan tersebut merasa dikebiri dan menganggap hal ini tidak manusiawi.
Kepada media ini, Selasa (16/6) salah seorang guru di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Pekanbaru yang enggan disebut jati dirinya di Kantor Disdik Pekanbaru. Mengaku tidak menerima sepeserpun dana sertifikasi guru triwulan pertama tahun 2015. Karena pihak Disdik Pekanbaru menghanguskan semua haknya, hanya karena tidak hadir satu hari.
Lagi menurut sumber, pihaknya tidak bisa menerima kebijakan tersebut. Karena selama ini para guru tidak pernah diberitahu akan adanya kebijakan demikian. Artinya, tidak pernah disosialisasikan kepada guru.
Diuraikannya, pada bulan Januari lalu dia izin (bukan alfa) satu hari, begitu juga bulan Pebruari dan Maret semua melalui izin dari kepala sekolah. “Tetapi pihak Disdik tetap menghaguskan dana sertifikasi saya,” urainya.
Dia juga menuding, kebijakan ini akan menimbulkan kecemburuan sosial. Pasalnya, ada juga guru yang absen, tapi menerima dana sertifikasi secara utuh. “Ada apa antara guru dan kasek”, cetusnya.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Riau, DR.Syahril, yang dikonfirmasi terkait nasib para guru ini, mengaku sangat menyayangkan kebijakan tersebut. “Kalau memang ada ketentuan baru, jauh hari pihak Disdik harus sosialisasikan kepada seluruh guru. Sehingga para guru tidak merasa di rugikan,” terangnya.
“Kebijakan demikian tidaklah relevan dan adil, hanya karena absen satu hari hilang hak satu bulan. Perlu di pahami, untuk mendapatkan predikat guru sertifikaksi tidaklah mudah. Mereka dituntut harus memiliki berbagai kompetensi. Jadi jangan segampang itu menghilangkan hak.mereka,” kata DR.Syaril.
Ditegaskannya, pihaknya akan memperjuangkan hak para guru tersebut. “Dan saat ini tengah dilakukan koordinasi dengan PGRI kota Pekanbaru,” sebutnya.**jsn
