PEKANBARU, SUARAPERSADA.com–
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021, Senin (27/6/2022).
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD kota Pekanbaru di pimpin Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Ir.Nofrizal, MM yang dihadiri para anggota DPRD lainnya.
Sementara dari pihak Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dihadiri Sekretaris kota (Sekko) Pekanbaru, HM Jamil.M. Ag berserta beberapa kepala OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru.
Dalam rapat tersebut, para anggota dewan banyak memberikan kritik atas kinerja Pemko Pekanbaru. Mulai dari pembangunan Infrastruktur, Pendidikan, Jalan rusak, hutang Tunda Bayar,(TB), Drainase buruk, Banjir.
Juru bicara fraksi Hanura Nasdem, Krismat Hutagalung menyampaikan, pihaknya sangat menyayangkan rendahnya kehadiran OPD dan Camat dalam paripurna ini. Dari 15 Camat di Kota Pekanbaru, hanya satu yang hadir. selebihnya diwakilkan, ucapnya.
Ditegaskan Krismat Hutagalung, seharusnya seluruh Camat, pimpinan OPD harus hadir. Karena yang kita koreksi kinerjanya sesuai laporan pertanggungjawaban. Salah satunya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Hendra dan Kadisdik Pekanbaru, Ismardi Ilyas juga tidak hadir, kritiknya.
Politisi Partai Hanura ini juga meminta agar Pemko Pekanbaru menetapkan target anggaran yang akan ditetapkan serta menitik beratkan kearah pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat
“Bukan menggunakan anggaran APBD untuk operasional secara berlebihan agar kegiatan yang dibuat oleh OPD tidak terkesan dihambur-hamburkan dengan hal-hal yang tidak berguna,” pintanya.
Kami menyarankan agar Pemko benar-benar melakukan pengelolaan pemerintah dengan baik.
Termasuk dalam kegiatan yang akan dilakukan, pangkas kegiatan yang tidak prioritas. “Hentikan proyek multiyears, karena tak sepadan dengan keinginan masyarakat, ucapnya.
“Kami juga ingin tahu, berapa hutang Pemko sekarang, kami tak pernah tahu tentang jumlah hutang yang ril,”pintanya.
Sementara Juru bicara Fraksi Partai Demokrat Jepta Sitohang menyebutkan, Kami meminta agar OPD Pemko menggali potensi PAD yang belum digali secara maksimal. Saat ini, pendapatan Kota Pekanbaru Rp 2, 6 triliun, dengan realisasi Rp 2,33 triliun, atau hanya 88 persen. Ini turun dari realisasi 2020.
“Kita minta ke depan, belanja APBD bisa di awal tahun. Juga persoalan pembahasan APBD sering tak tepat waktu. Kita minta juga kepada Pemko transparansi pajak, penanganan banjir dan sampah harus maksimal,” sebut Jepta Sitohang.
Banyaknya kritik dan masukan dari Fraksi-fraksi di DPRD kota Pekanbaru tersebut hampir sama. Yakni meminta agar kedepannya Pemko bisa lebih proporsional dalam merealisasikan anggaran yang bersentuhan dengan masyarakat.
Usai paripurna, Sekko Pekanbaru M.Jamil usai mengatakan, semua masukan dan kritikan dari fraksi-fraksi, akan dijawab Pemko Pekanbaru dalam Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah, besok.
“Yang pasti, kita akan jalankan semua, tentunya sesuai dengan aturan yang ada,” aku M.Jamil.
Pantauan media ini rapat paripurna ini molor 2 jam dari jadwal yang seharusnya dimulai pukul 09.00 Wib namun rapat baru dimulai pada pukul 11.00 Wib. Selain itu dari 45 orang jumlah anggota DPRD Pekanbaru tidak semua hadir,(jsR).
