Oknum DPRD Rohul Dan Koleganya Diduga Monopoli Sejumlah Proyek

ROKAN HULU, SUARAPERSADA.com – Terkait maraknya praktek dugaan Pungli terselubung atas sejumlah Proyek Pembangunan di Kab. Rohul, Riau memantik nada vokal dari Bung Razali Nasution, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Aliansi Indonesia – Badan Penelitian Asset Negara (DPC LAI – BPAN) kab. Rohul, Selasa siang (7/8/18) di Kota Pasir Pengaraian.

Kepada wartawan Razali Mengatakan, bahwa sejumlah proyek di Rohul diduga kuat di Monopoli oknum anggota Dewan dan Koleganya.

“Dari hasil investigasi Tim BPAN Rohul, diduga kuat sejumlah proyek infrastruktur, dll selama ini dimonopoli oleh Oknum DPRD dan Koleganya. Bahkan kontraktor (rekanan) diduga harus membayar Fee sebesar 10%  hingga 15%  dari total Pagu nilai Proyek. Contohnya, proyek Penunjukan Langsung (PL) atas dana aspirasi setiap Anggota Dewan yang nominalnya relatif berbeda dikisaran ratusan juta hingga Milyaran Rupiah. Namun tak etis disini kita beberkan siapa anggota Dewannya,” ungkap Razali.

Ditambahkannya, akibatnya pengerjaan dilapangan gagal mutu alias amburadul, ini jelas berpotensi merugikan keuangan Negara.

“Maka dari itu Kami minta para Penegak Hukum dan Pihak terkait lainnya segera turun kelapangan (cek fisik) atau melakukan Sidak, serta meng-Audit semua pengerjaan Proyek di Rohul dan bila terbukti ada temuan yang menyalahi aturan Hukum yang berlaku agar segera di Proses Hukum. Kami akan kawal dan pantau terus,” tegasnya.

Sementara itu, nada ketus disampaikan salah seorang Anggota DPRD Rohul, Alpasirin (fraksi Nasdem). Ketika dikonfirmasi media ini melalui selulernya, Selasa siang (7/8) mengatakan, siapa oknumnya dan Proyek apa ?

“Saya sendiri tak pernah urusi itu, kita hanya mengusulkan perencanaan pembangunan selebihnya biarkan kontraktor atau masyarakat yang berperan. Sampai saat ini tidak ada Regulasi terkait penetapan jumlah Dana Aspirasi bagi Anggota Dewan. Itu tergantung kemampuan DPR untuk lobi-lobi ke Dinas -Dinas baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Intinya DPR tidak boleh main Proyek, DPR hanya mengusulkan perencanaan Pembangunan ke Pemerintah (eksekutif),” jelasnya diujung telepon.**(Tim)