MEDAN, SUARAPERSADA.com – Dinas Sosial prov. Sumut bersama dengan USAID ERAT menggelar acara Penandatanganan MoU Afirmasi Layanan Kesehatan (Yankes) bagi Penyandang Disabilitas Cerebral Palsy, Rabu (30/10/24).
Acara yang digelar di Galeri & Cafe Pelataran Difabel dihadiri oleh kepala dinas Sosial Sumatra Utara Dr.H AsrenNasution, MA, Dinas Tenagakerja yang diwakili Pius, Yayasan Pejuang Celebral Palsy diwakili oleh Ratnasari, Ketua Ikatan Fisiotherapy Sumut Sabirin Berampu, SST.,Ftr. M.Fis, Rektor Institute Medistra Lubuk Pakam NS. Rahmad Gurusinga, S.Kep,M.Kep, dan ketua Stikes Siti hajar Maryaningsih dan Kasentra bahagia kemensos Teguh Supriyono.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Dr. H. Asren Nasution.MA dalam kata sambutan nya menyampaikan ada 26 PPKS yang menjadi perhatian jumlah penyandang Disabilitas di Sumatera Utara berjumlah 41.000 jiwa yang menjadi perhatian persoalan sosial.
Dr.H.Asren Nasution berharap dan mengajak agar persoalan ini bisa menjadi persoalan banyak pihak untuk perduli. Sebab hal ini akan menjadi ladang amal buat kita kelak diakhirat.
Kemudian Kata sambutan disampaikan oleh yang perwakilan USAID ERAT Harry H. Masyrafah mengatakan USAID ERAT akan tetap terus mendukung pemerintah dalam menjalankan program layanan kesehatan bagi penyandang Disabilitas Celebral Palsy ini.
Penjelasan dan Penandatanganan MoU dipaparkan dan dipandu oleh Hawari Hasibuan, SH., MH selaku Provincial Governance Advisor Sumatera Utara USAID ERAT.
Hawari Hasibuan menyampaikan acara ini dilaksanakan bertujuan untuk Pengenalan model kerja sama dan pembagian peran para pemangku kepentingan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman pemberian pelayanan kesehatan, asesmen kebutuhan awal bagi Masyarakat celebral palsy serta tindak lanjut kebutuhan pelatihan fisioterapi dasar bagi pendamping dan keluarga Masyarakat disabilitas Celebral Palsy.
Selain itu, Hawari Hasibuan, SH juga memaparkan tiga out put yang akan dicapai dari kegiatan tersebut, diantaranya adalah, Terinformasikannya model kerja sama dan pembagian peran para pihak dalam pemberian pelayanan kesehatan dan pelatihan fisioterapi dasar kepada pendamping dan keluarga masyarakat disabilitas Celebral Palsy.
Kemudian ditandatanganinya Nota Kesepahaman bersama sebagai penanda dimulainya program pemberian pelayanan kesehatan dan pelatihan Fisioteraphi dasar kepada Pendamping dan keluarga Masyarakat disabilitas Celebral Palsy.
Dan yang ketiga adalah, pengumpulan Data yang berisikan nama Masyarakat disabilitas Celebral Palsy yang menerima layanan dan organisasi/institusi yang terlibat di dalam kerja sama.
Sementara itu, Rektor Institute Medistra Lubuk Pakam NS. Rahmad Gurusinga, S.Kep,M.Kep menyampaikan bahwa siap membantu dan bersinergis dengan dinas sosial dalam mendukung program disabilitas Celebral Palsy.
Rahmad Gurusinga, S.Kep,M.Kep juga menyampaikan bahwa dia berkeinginan kedepan nya untuk mengutus dosen-dosen Medistra institute untuk melakukan kegiatan riset, pelatihan, fisioterapi dan memberikan edukasi kepada para penyandang Disabilitas dan kepada para orang tua penyandang Disabilitas.
Di akhir acara Hawari Hasibuan, SH menyampaikan paparannya terkait latar belakang Program USAID ERAT yang merupakan wujud program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika.
“Tujuan dari program USAID ERAT adalah agar warga Indonesia dapat menerima manfaat dari pemerintahan daerah yang efektif melalui peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik di daerah,” ujar Hawari Hasibuan, SH.
Tujuan tersebut akan dicapai melalui tiga hasil yaitu, Keselarasan kebijakan nasional dan daerah yang lebih baik, Peningkatan kinerja pelayanan publik, serta Alokasi dan penggunaan anggaran yang lebih baik.
Program USAID ERAT, terang Lanjut Hawari Hasibuan, SH diharapkan dapat mencapai hasil sebagai berikut:
1. Komunikasi, koordinasi dan kolaborasi terkait kebijakan yang lebih kuat di antara tingkatan pemerintahan.
2. Perbaikan harmonisasi dan implementasi kebijakan yang dapat meningkatkan tata kelola dan penyediaan layanan.
3. Penggunaan data pemerintah yang lebih andal dan efektif untuk merencanakan, menyusun anggaran, dan mengevaluasi kinerja.
4. Penggunaan aspirasi masyarakat yang lebih substansial dalam perencanaan sumber daya, penyediaan layanan, dan evaluasi hasil.
5. Peningkatan kapasitas dan komitmen pemerintah untuk menyasar kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam kebijakan, penyediaan layanan, dan pengalokasian sumber daya.
6. Kualitas dan transparansi yang lebih baik dalam pengeluaran dan alokasi sumber daya di tingkat daerah.
7. Penyebaran, adopsi, dan pelembagaan yang lebih luas dari inovasi, praktik baik, dan model yang dapat direplikasi untuk memperkuat pemerintah daerah.
8. Menindaklanjuti hasil rapat teknis perumusan potensi kerja sama upaya afirmasi layanan kesehatan bagi Masyarakat Disabilitas di Sumatera Utara yang telah diselenggarakan bersama.
Disamping itu Hawari Hasibuan, SH menyampaikan harapan nya agar pemerintah Sumatera Utara dan kalangan swasta untuk bisa berkontribusi dan memberikan sentuhan terhadap para penyandang Disabilitas Celebral Palsy.**(RoniRoy)
