Lima Proyek Pemko Dilaporkan, Kejari Pekanbaru Masih Tunggu LHP Inspektorat

1
961
Bebarapa tanda terima laporan LIPPSI ke KEjari Pekanbaru

PEKANBARU, SUARAPERSADA.com – Lembaga Independen Pemberantas Pidana Korupsi (LIPPSI) sepertinya harus menahan ‘geram melihat lambannya kinerja para aparatur hukum yang ada di Pekanbaru, terutama di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru. Pasalnya laporan dugaan penyelewengan pekerjaan beberapa paket proyek di dinas pemerintah kota Pekanbaru masih ‘mentok hingga saat ini.

Tak ayal, laporan sudah masuk berbulan-bulan hingga silih bergantinya pejabat aparatur hukum di lingkungan Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Namun jawaban yang diterima oleh Lembaga Independen Pemberantas Pidana Korupsi ini masih berputar-putar disekitar “menunggu dan bersabar”.

Sebelumnya telah dikonfirmasi media ini, Pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengatakan masih mendalami beberapa kegiatan proyek yang telah di laporkan oleh LIPPSI tersebut.

Mentoknya laporan lembaga anti Rasuah ini karena pihak Kejari masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan dari inspektorat Pekanbaru yang  didaulat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Menurut pihak Kejari karena begitu aturan yang berlaku, harus melalui APIP dulu.

Beberapa bulan yang lalu pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru sudah menyampaikan laporan LIPPSI kepada Inspektorat kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti dengan cara mengaudit sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam pertemuan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Rabu (19/06/2019) bersama dengan Lembaga Independen Pemberantas Pidana Korupsi (LIPPSI) sebagai pelapor, Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Suripto yang diwakili oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Ferry SH serta beberapa Tim TP4D yang lainnya menjelaskan bahwa proses Laporan tetap berjalan, namun sesuai aturan pihaknya harus melalui APIP terlebih dahulu dalam hal ini Inspektorat.

“Laporannya sudah di Inspektorat, kita masih menunggu hasil dari inspektorat karena begitu aturannya harus melalui APIP dulu. Hingga saat ini, dari lima laporan LIPPSI cuma satu yang di balas,” ujar Ferry SH salah satu Tim TP4D Intel Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Ia menambahkan agar pihak pelapor bersabar apabila hasil dari inspektorat keluar pihaknya akan segera menelaah Lima Laporan tersebut.

“Kita tunggu sajalah, nanti kalau pihak inspektorat sudah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaannya kepada kita, baru kita tahu hasilnya bagaimana,” imbuh Ferry.

Di sela-sela pembicaraan Ketua LIPPSI, Mattheus sempat menyinggung banyaknya Pihak oknum dinas lingkungan Pemko Pekanbaru menjual nama TP4D sebagai tameng untuk “menyelamatkan” proyek yang diduga bermasalah sehingga kurangnya rasa percaya terhadap pihak kejaksaan.

“Bagaimana kami percaya pak pihak kejaksaan adalah TP4D yang turut mengawasi jalannya proyek di Pemko apa lagi Inspektorat adalah internal mereka (dinas pemko yang dilaporkan),” ujar Mattheus seolah meminta klarifikasi laporan ke Tim Intel kejaksaan.

Ferry tidak menyangkal banyaknya oknum dinas di lingkungan pemko “menjual” TP4D sebagai perisai untuk melindungi proyek yang dinilai bermasalah.

“Kami akui kok itu memang banyak oknum yang mengatakan ini proyek TP4D, ini proyek sudah diawasi TP4D, tapi ternyata tidak semua proyek di Pemko diawasi TP4D, kan begitu,” jawab Ferry lagi.

Kepada media ini, Ketua umum LIPPSI menjabarkan lima laporan proyek yang diduga terindikasi bermasalah ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Kepada media ini ia menjelaskan, beberapa paket proyek tersebut sudah ada hasil penghitungan kerugian berdasarkan perhitungan tim investigasi dan konsultan Lembaga Independen Pemberantas Pidana Korupsi.

Seperti, Paket pekerjaan proyek pembangunan jalan ke TPA Muara Fajar 2 (Dinas PUPR Pekanbaru). Anggaran Proyek ini senilai Rp 3.926.862.00 (DAK) pada tahun anggaran 2018 yang dikerjakan oleh PT Bangun Jaya Pratama. Setelah dilakukan perhitungan (Perhitungan Independen) berdasarkan temuan LIPPSI ditemukan potensi kerugian Negara mencapai  Rp. 610.217.611,86.

lalu, Pekerjaan jalan Seroja Lanjutan (Dinas PUPR Pekanbaru). Anggaran kegiatan ini dikerjakan tahun 2018 dengan nilai kontrak senilai Rp 3.849.236.000 (DAK). Dilaksanakan oleh kontraktor PT Bangun Jaya Pratama. Potensi kerugian berdasarkan temuan LIPPSI diduga mencapai  Rp 446.283.942,92.

Pekerjaan jalan Palembang lanjutan (Dinas PUPR Pekanbaru) dengan nilai kontrak Rp 1.591.000.000 yang dilaksanakan oleh kontraktor CV Alfaro Jaya Utama, di anggarkan Tahun 2018. Potensi kerugian (perhitungan independen) berdasarkan temuan LIPPSI diduga mencapai Rp 120.722.788,05.

Proyek penghijauan perkantoran Tenayan Raya (Dinas PUPR Pekanbaru), Ruang Terbuka Hijau (RTH) dianggarkan pada Tahun 2018 dengan nilai kontrak Rp 1.869.339.043 (APBD Pekanbaru). Dikerjakan oleh CV Wijaya Engineering & Construction. Estimasi Kerugian masih ditelaah Tim independen.

Dan Proyek pembangunan pagar dan utilitas Puskesmas Plus Sapta Taruna (Dinas Kesehatan Pekanbaru). Dikerjakan pada Tahun 2018 oleh CV INK CONTRAKTOR dengan nilai kontrak Rp 1.773.538.000  estimasi Kerugian masih ditelaah tim independen.

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Pekanbaru, Maryedi menyebut sudah ada dua LHP yang disampaikan ke pihak Kejari Pekanbaru baru baru ini.

“Sudah ada dua LHP nya kami sampaikan ke Kejari Pekanbaru pak, coba tanya kembalilah ke pihak Kejaksaan. Nanti tiga laporan lagi masih menunggu. Sabar saja dulu,” ujar nya saat dihubungi  Jum’at (28/06/2019).**(Jack)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here