PEKANBARU, SUARAPERSADA.com- Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) mengajak seluruh komponen untuk bersatu padu bangun budaya anti korupsi. Setidaknya ada tujuh jenis tindak pidana korupsi yang dapat ditemukan yang terkait dengabn kerugian negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, suap, pemerasan, gratifikasi, dan kepentingan. Tidak hanya itu, orang yang tidak melakukan korupsi, tetapi melakukan hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi juga bisa dilaporkan.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (SPKN) Romi Frans, saat bincang-bincang dengan awak media, Rabu (06/11/2024).
Dikatakan Romi Frans, kita baru melaksanakan Rapat Kerja nasional (Rakernas) I yang dirangkai dengan Talk Show Anti Korupsi membawa Tema “Peran serta masyarakat sebagai kontrol sosial” serta Sub tema “Cegah Korupsi Mulai dari Keluarga” dengan menghadirkan pemateri dari Mapolda Riau, AKP Resi Omlia SH MH, Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Riau, Drs H Eduar M.Psa M.Kom dan Koordinator Tindak Pidana Khusus Kejati Riau, Fauzy Marassabessy SH MH, papar nya.
“Kami menyimpulkan bahwa kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistim dengan penegakan yang tegas. SPKN akan kejar koruptor koruptor itu bila perlu sampai ke antartica, dengan harapan perilaku koruptif akan berkurang secara signifikan,” sebut Romi Frans.
Kedepan kata Romi Frans, semua pemangku jabatan, mulai dari
pejabat dan eselon harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang bersih. Kegitan-kegiatan yang terlalu serinonial sangat banyak. Antara lain : Seminar, Sarasehan, Makan minum, rapat kerja, pengadaan ATK, pengadaan kenderaan dinas (Mobil- roda dua), Perjalan dinas keluar negeri bahkan adanya kegiatan study banding kenegara lain. Kegiatan kegiatan tersebut sangat berpotensi diselewengkan, karena kegiatan tersebut memberi ruang kepada pejabat untuk kolusi dengan pengusaha pengusaha yang nakal, ucap nya.
“Membangun budaya anti korupsi kerap digaungkan di negeri tercinta ini. Tetapi fakta yang terjadi perilaku rasuah masih meraja lela,” ulas nya.
Dikatakan Romi Frans lagi, dalam pidato Presiden RI Prabowo Subianto belum lama ini, dengan tegas mengatakan keinginannya untuk memberantas korupsi. Presiden dengan tegas meminta para pemangku jabatan untuk mengurangi kegiatan seremonial yang kurang bermanfaat tapi menghabiskan uang negara.
Kedepan DPP-SPKN akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, baik APBN maupun APBD oleh Pemerintah daerah, baik provinsi maupun Kabupaten kota. Kita akan kejar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di provinsi Riau baik Kabupaten/kota yang bermain main dengan keuangan negara yang berdalih melakukan kegiatan yang dinilai tidak bermanfaat.
DPP- SPKN sebagai kontrol sosial akan komitmen melakukan pengawasan dan siap melaporkan langsung kepada Presiden RI.
Untuk itu kami menghimbau, mari
tanamkan kejujuran, Disiplin dan Kerja keras dalam jiwa pribadi kita. Integritas bagaikan Iman, jadi pada dasarnya integritas diri sangat perlu dalam mencegah Tindak Pidana Korupsi, tandasnya.(jsR).
