Dinilai Rugikan Buruh” DPD SERBUNAS SUMUT Tolak Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja

MEDAN, SUARAPERSADA.com-
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Serikat Buruh Nasional (SERBUNAS) Sumatera Utara menolak dengan tegas menolak Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor : M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020 oleh perusahaan dai masa Pandemi Covid-19.

Penolakan tersebut disampaikan Ketua DPD SERBUNAS SUMUT Roni Ramadan, kepada wartawan di Serdang Bedagai Sumatera Utara, Jumat (8/5).

Dikatakan Roni Ramadan, dalam surat Edaran (SE) Menaker itu disebutkan, pembayaran THR tahun ini dapat ditunda atau dicicil. Selain kebijakan tersebut sangatlah merugikan kaum buruh. Bahkan sangat bertolak belakang dan bertentangan dengan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, tegas Roni.

Menurut Roni, SE tersebut dapat memberikan peluang bagi pengusaha nakal untuk menunda bahkan mencicil pembayaran THR kepada kaum buruh, sekalipun perusahaan tersebut mampu untuk membayarnya, ulasnya.

Roni menambahkan, kebijakan ini menunjukkan betapa lemahnya pemerintah di hadapan pengusaha, Dan semakin mengabaikan hak-hak pekerja/ buruh. Sesungguhnya tidak ada alasan Menteri tenaga kerja untuk menyebutkan, “pengusaha yang tidak mampu membayar THR keagamaan dapat menunda atau mencicilnya, bebernya.

“Sesungguhya dimasa Pandemi Covid-19 sekarang ini, THR keagamaan tersebut keagamaan sangat dibutuhkan oleh pekerja/ buruh, khususnya para pekerja/ buruh yang terdampak covid-19, ujar Roni.

• Dia menambahkan, DPD SERBUNAS Sumut yang juga tergabung dalam Aiansi Pekerja/Buruh Sumatera Utara (APBD SU) akan menyurati Menaker, isu Surar Edaran tersebut,. Bahkan APBD-SU akan membuat Posko pengaduan. di sekretariat masing-masing serikat buruh atau serikat pekerja yang tergabung dalam APBD-SU.”Kita sendiri akan segera membuat
  

  Posko di sekertariat DPD SERBUNAS Sumatera Utara, pungkasnya.(Roni)