Proyek Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kegiatan Penghijauan Perkantoran Tenayan Raya, Pekanbaru – Riau

“Sejak dilaporkan pada 23 April 2019 yang lalu, tindaklanjut penyelidikan dugaan penyimpangan Proyek Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kegiatan Penghijauan Perkantoran Tenayan Raya, Pekanbaru – Riau berjalan pada dua sisi. Yang satu adalah fakta sesuai dengan temuan dan sisi lainnya adalah rekayasa lapangan untuk menutupi perbuatan oknum”

PROYEK yang dibesut Bidang Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru tahun anggaran 2018 itu menjadi temuan Lembaga Independen Pemberantas Pidana Korupsi (LIPPSI) dan masuk pada tahap audit oleh Inspektorat. 

Namun, seiring waktu berjalan setelah dilakukan cross check ulang, Minggu (11/08/19) pada lokasi proyek diduga telah terjadi rekayasa. Hal tersebut ditandai dengan ditemukannya jejak baru penanaman ulang sebagian pohon. Fakta tersebut disampaikan Ketua LIPPSI, Mattheus kepada media ini, Jum’at (26/08/19) di Pekanbaru.

Mattheus mengungkapkan, hal tersebut (penanaman ulang) semestinya dilakukan pada masa pemeliharaan, bukan saat dilakukan audit oleh pihak Inspektorat. Dengan kata lain, pada 2018 lalu kontraktor pelaksana telah mengajukan pembayaran untuk realisasi volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak.

Untungnya, pada saat itu terjadi tunda bayar karena Pemko Pekanbaru devisit anggaran. Sehingga dengan adanya laporan dugaan penyimpangan yang dilayangkan LIPPSI ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, maka sebenarnya Pemko Pekanbaru sudah terhindar dari kerugian.

Sebab, kondisi pohon yang ditanam pada proyek itu banyak yang mati, apalagi spesifikasi tanaman pohon tidak sesuai dengan yang tertera dalam kontrak kerja serta volumenya kurang.

“Nah, disinilah sebenarnya integritas dan independensi Inspektorat diuji. Konsisten menyelamatkan uang Pemko Pekanbaru atau “main mata” dengan oknum,” ujar Mattheus.

Lanjut Mattheus, LIPPSI mengamati ada gelagat yang kurang baik pada tindaklanjut laporan ini. Diduga ada upaya pihak dinas PUPR menutupi kesalahan kontraktor dengan menggunakan APBD Pekanbaru Tahun 2019.

“Kita menerima informasi dari narasumber yang layak dipercaya, pihak kontraktor diduga tidak mampu melakukan penyisipan terhadap tanaman yang mati itu, sehingga Kepala bidang pertamanan berinisiatif menutupi kesalahan pihak kontraktor dengan menggunakan dana swakelola tahun anggaran 2019 ini,” ungkap Mattheus.

Gelagat buruk lainnya adalah tudingan miring beraroma fitnah ditujukan kepada LIPPSI. Seseorang menyebut ada oknum yang sengaja membayar aktivis anti rasuah ini melaporkan hal tersebut dengan tujuan mengalihkan ‘mata hukum’ terhadap proyek pembangunan Islamic Centre yang juga patut diduga sarat dengan penyimpangan.

“Jelas itu adalah fitnah. Jika ada data dan temuan terhadap pembangunan Islamic Centre itu, LIPPSI juga siap melaporkannya,” tegas Mattheus.

Mattheus menandaskan, terkait masalah proyek penghijauan ini, kita akan menantang Inspektorat untuk bersama-sama melakukan audit investigatif. Menghitung jumlah tegakan, tinggi dan diameter pohon yang ditanam sesuai dengan dokumen kontrak.

Sementara itu agar informasi balance, media ini mencoba menghubungi Kepala Bidang Pertamanan PUPR Pekanbaru Edwariansyah guna meminta klarifikasi terkait laporan aktivis LIPPSI tersebut. Namun sangat disayangkan, Edwariansyah sepertinya enggan mengangkat telpon crew media ini dan segera mereject panggilan.

Crew media ini juga telah berusaha mendatangi kantor Edwariansyah di jalan Parit Indah, Pekanbaru hingga berkali-kali, namun keterangan didapat dari security yang menjaga Kantor PUPR tersebut mengatakan bahwa mulai pagi Edwariansyah tidak masuk kantor. Begitu juga halnya dengan kepala dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi, sulit untuk ditemui.

Betapa sulitnya menemui para pejabat yang terhormat ini, hingga akhirnya crew memutuskan meminta keterangan kepada Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) Bernama Rahmad, yang diketahui dibawahi kepala Seksi Pembibitan dan Penghijauan

Wartawan menanyakan seputar penanaman kembali pohon yang sudah mati itu dan membantah tudingan LIPPSI bahwa ada pembebanan anggaran swakelola oleh dinas PUPR bidang Pertamanan.

“Yang sudah mati tentu digantikan, masih tanggung jawab mereka (pihak kontraktor) tidak ada dibebani anggaran (APBD Pekanbaru). Kontraktor menjamin (tanaman) hidup, walaupun tanaman mati mereka wajib ganti, begitu,” ujar Rahmad saat dihubungi media ini melalui seluler, Rabu (28/08/2019).

Ketika ditanya adanya pemeriksaan inspektorat akibat laporan LIPPSI ke Kejari Pekanbaru, ia menyarankan agar menanyakan perihal itu kepada Kabid Pertamanan, Namun Rahmad tidak membantah bahwa sebelumnya pihaknya sudah pernah diperiksa oleh kejaksaan Pekanbaru.

“Iya kita sudah pernah dipanggil pihak kejaksaan terkait persoalan itu (Laporan LIPPSI di Kejari Pekanbaru), sudah lama lah,” akunya.

Semantara itu, Kasintel Kejari Pekanbaru, Budiman saat di konfirmasi terkait perkembangan laporan dari LIPPSI, ia mengarahkan untuk menanyakan ke tim penyelidikan TP4D.

“Belum tahu, coba tanya ke Ferry LHP nya belum saya lihat,” ujar Budiman, Jumat (30/08/2019)

Disisi lain, Ferry, tim TP4D Intel Kejari Pekanbaru menjelaskan agar pihak LIPPSI sabar, Karena masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat.

“Untuk laporan proyek penghijauan perkantoran Tenayan Raya LHP nya belum sampai ke kita dari inspektorat. Kita masih menunggu nih, Sabar dulu ya karena banyak juga yang kita periksa,” kata Ferry saat di konfirmasi diruangannya.

Terkait perkembangan laporan LIPPSI kepala inspektorat Pekanbaru Syamsuir saat di temui di kantornya berkali kali, juga sedang tidak berada di tempat, begitu juga saat di hubungi media ini Syamsuir tidak mau mengangkat handphonenya.

Untuk diketahui, LIPPSI sudah lama melaporkan kegiatan pada proyek penghijauan perkantoran Tenayan Raya ke Kejari Pekanbaru. Dalam bukti tanda terima laporan disebutkan Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Wijaya Engineering & Construction dengan nilai proyek Rp 1.869.339.043,00. Lokasi pekerjaan berada di Kantor Walikota kecamatan Tenayan Raya.**(Hombing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here