DUMAI, SUARAPERSADA.com – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) kelas IA Dumai turun lapangan menggelar sidang Pemeriksaan Setempat (PS), hari ini, Jum’at (18/10-2019).

Sidang lapangan Pemeriksaan Setempat ini dilaksanakan terhadap lahan objek perkara yang sebelumnya sudah pernah diputus oleh PN Dumai dengan putusan sudah berkekuatan hukum tetap.

Gelar Sidang Pemeriksaan Setempat tersebut dilaksanakan oleh majelis hakim Hendri Tobing SH, Renaldo Lumbantobing SH dan hakim Alfonsus Nahak SH dibantu Panitera Pembantu (PP) Fransiska Manurung.

Sementara itu, para pihak baik dari kuasa penggugat, Edi Azmi Rozali SH maupun kuasa tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II juga turut hadir dalam sidang PS itu.

Sebagaimana diketahui, Sidang Pemeriksaan Setempat terhadap lahan objek yang sama sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh hakim PN Dumai dalam perkara no 12/Pdt.G/2002/PN.Dum tahun 2002 lalu.

Perkara no 12/Pdt.G/2002/PN.Dum ini sebelumnya dimenangkan oleh pihak penggugat dalam hal ini keluarga Tohir bersaudara. Sedangkan tergugat PT Pertamina dipihak yang kalah.

Artinya, dalam amar putusan hakim PN Dumai tahun 2002 lalu menyebut bahwa lahan/tanah objek perkara yang digugat keluarga Tohir sah milik penggugat (keluarga Tohir). Putusan PN Dumai sudah berkekuatan hukum tetap.

Namun walau putusan hakim sudah berkekuatan hukum tetap, lahan objek perkara tersebut tidak kunjung dieksekusi oleh PN Dumai karena lahan objek perkara masih diduduki/dikuasai tergugat PT Pertamina RU II Dumai.

Akibat perihal tersebut maka keluarga Tohir pun kembali melakukan gugatan terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak kunjung dieksekusi.

Gugatan yang kembali dilakukan oleh keluarga Tohir (Riawan Setianto Tohir selaku penggugat I dan Indri Apriliani Tohir selaku penggugat II) lewat pengacaranya Edi Azmi SH tertuang dalam perkara no : 10/Pdt.G/2019/PN.Dum.

Riawan Setianto dan Indri Apriliani Tohir dalam perkara gugatan baru ini menggugat Pemerintah RI Cq Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku pihak Tergugat.

Selain tergugat Dirjen kekayaan negara, keluarga Tohir juga menggugat PT Pertamina RU II Dumai sebagai Turut Tergugat I dan PT Pertamina Pusat Jakarta sebagai Turut Tergugat II.

Dilakukannya gugatan baru ke PN Dumai oleh para penggugat (keluarga Tohir) dengan perkara no 10/Pdt.G/2019/PN.Dum merupakan akibat para tergugat diantaranya Dirjen Kekayaan Negara dan PT Pertamina RU II Dumai maupun pusat dinilai tidak patuh dan tidak tunduk hukum atas putusan pengadilan.

Para tergugat dianggap lalai dan tidak patuh hukum karena tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menyebut lahan objek perkara yang diduduki PT Pertamina RU II Dumai di kawasan Bukit Timah seluas 1000 x 2000 sah milik Penggugat (keluarga Tohir).

Atas sidang gugatan perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) no 10/Pdt.G/2019/PN.Dum ini sebelumnya sudah beberapa kali digelar di PN Dumai, mulai agenda penyerahan berkas bukti surat dari para pihak, eksepsi dan agenda pemeriksaan saksi ahli hingga hari ini, Jum’at (18/10-2019) bergulir pada agenda sidang Pemeriksaan Setempat lahan objek perkara.

Riawan Setianto Tohir penggugat I dan Indri Apriliani Tohir penggugat II melalui pengacara/kuasa hukumnya, Edi Azmi Rozali SH, usai sidang PS kepada suarapersada.com mengungkapkan luas lahan objek perkara tidak ada yang berubah disampaikan pada hakim majelis.

Artinya, luas dan batas lahan Kliennya (penggugat) tidak ada yang berubah saat dahulu dilakukan sidang pemeriksaan setempat (perkara no 12/Pdt.G/2002/PN.Dum tahun 2002 dengan sidang pemeriksaan setempat yang keduakalinya dilaksanakan kembali, Jum’at (18/10-2019).

“Hari ini objek perkara tetap sama kondisinya saat Pemeriksaan Setempat tahun 2002 lalu”, imbuh Edi Azmi SH kepada media ini.**(Tambunan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here