DUMAI, SUARAPERSADA.com – Proses ganti rugi tanah terdampak jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai dilaksanakan di kantor kecamatan setempat.

Pihak BPN wilayah kerja Dumai selaku pelaksana pengadaan tanah mengatakan, bahwa penetapan nilai harga dilakukan musyawarah sudah sesuai prosedur ketentuan berdasarkan UU RI Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Namun apa yang disampaikan pihak BPN melalui Tri Junaidi SH MH kuasa BPN selaku tergugat di PN Dumai dalam surat Eksepsinya dibantah warga terdaftar penerima ganti rugi (Poniman dkk).

Selain para penggugat (Poniman dkk) membenarkan tidak ada musyawarah ganti rugi lahan dimaksud, sejumlah saksi yang dihadirkan ke persidangan perkara Poniman dkk, Ketler Manalu juga mengaku hal yang sama mengatakan tidak ada dilakukan musyawarah soal nilai ganti rugi.

Kepada awak media ini diluar sidang disebut Ketler Manalu, ketika mereka termasuk para warga penggugat (Poniman dkk) di undang ke kantor kelurahan, isi surat disebut pertemuan musyawarah dan mufakat tentang nilai ganti rugi, akan tetapi yang terjadi bukan musyawarah dan mufakat namun bagaikan menodong agar kami menandatangani kolom setuju atau tidak setuju dengan jumlah harga yang tertera dalam kertas yang ditunjukkan pelaksana.

“Ketika sudah berkumpul di kantor kelurahan hanya ada sosialisasi atau pemberitahuan pembangunan jalan tol lahan warga akan diganti rugi. Saat itu kami dipanggil satu-satu oleh pihak pelaksana agar menandatangani secarik kertas yang sudah tertera jumlah nilai ganti rugi. Karena tidak sesuai harga tanah kami yang dinilai rendah dan sangat rendah, kami semua hanya menandatangani kolom tidak setuju”, ungkap Ketler Manalu.

Dengan tidak setujunya warga terhadap nilai rendah ditentukan tim penilai, maka pihak pelaksana pengadaan jalan tol mengatakan kalau warga tidak mau menerima uang ganti rugi, uang mereka akan dititip di Pengadilan.

“Kalau klian tidak setuju, proyek jalan tol akan tetap berjalan dan uang kalian nanti akan dititip di pengadilan dan uang klian bisa saja akan berkurang “, demikian ucapan pihak pelaksana kepada warga yang keberatan dan tidak setuju atas harga yang ditentukan tim appraisal, kata Ketler Manalu.

Sementara itu, dengan adanya pernyataan yang disampaikan pihak pelaksana pengadaan jalan tol dimaksut, Poniman dan kawan-kawan(dkk) kepada media ini mengatakan dan seakan bertanya “bukan kah hal tersebut suatu pernyataan intimidasi atau menakut nakuti kami”, kata Poniman seakan heran.

Kepada suarapersada.com, Ketler Manalu dan para penggugat (Poniman dkk) lebih lanjut mengatakan, terkait harga yang ditetapkan tim appraisal atau tim penilai yang harganya sangat tidak wajar dan tidak berkeadilan tersebut, mereka katanya pernah menemui salah seorang anggota DPRD daerah pemilihan kelurahan Kampung Baru, dimana lahan mereka terkena dampak pengadaan jalan tol guna menyampaikan keluhan, akan tetapi apa yang diharapkan dari anggota dewan tersebut tidak ada solusi yang didapat.**(Tambunan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here