Federasi Serbundo Tolak Kenaikan UMP Sumut 2022 Rp 23.186, “ini Bentuk Diskriminasi Pemerintah”

0
21
Ketum DPP F SERBUNDO, Herwin Nasution Didampingi Wakil Ketua Saat Konferensi Pers

MEDAN, SUARAPERSADA.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (DPP F Serbundo) , Herwin Nasution menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Sumatera Utara (Sumut) 2022 yang hanya naik 0,93 persen atau Rp 23.186. Kenaikan itu sangat jauh dari angka yang diusulkan serikat butuh, sedikitnya 7 persen, tegas Herwin Nasution saat konferensi pers di Medan, Sabtu (20/11/2021).

Ditegaskan Herwin, kenaikan yang hanya Rp 23.186 merupakan bukti ketidak pedulian Gubsu kepada buruh dan ini bentuk Diskriminasi Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi kepada buruh, sebutnya.

DPP F SERBUNDO, selain menolak kenaikan yang hanya 0,93 persen, juga menolak Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2021 yang dijadikan dasar hukum kenaikan upah itu,” kata Herwin Nasution  didampingi Wakil Ketua Umum DPP F Serbundo, Ismail Hasan dan Suhib Nurido.

“Kami menyesalkan kebijakan pemerintah yang  masih mengabaikan nasib buruh perkebunan sawit. Padahal industri sawit, sudah ada sejak satu abad lalu. Bahkan Industri Sawit salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara ini.  Industri yang mampu bertahan di masa pandemi Covid-19,”paparnya.

Menurut Ketua Umum DPP-F Serbundo ini, kebijakan ini berbanding terbalik dengan realita yang dihadapi buruh, untuk memenuhi hidupnya. Harga kebutuhan terus meningkat, tetapi kenaikan upah sangat tidak layak, kata Herwin.

Industri Kelapa sawit memiliki ribuan turunan produk dan salah satu penyumbang devisa negara terbesar.  Mestinya buruh perkebunan sawit bisa lebih sejahtera. Tetapi faktanya,  hidup pekerjanya sangat tidak layak. Mereka masuk ketegori dieksploitasi. Karena mereka tinggal di pedalaman.

Mirisnya lagi, sebagain besar dari pekerja tidak menerima  hak-haknya sebagai buruh sebagaimana diatur dalan Undang-undang ketenagakerjaan. “Kalau kami menyuarakan ini, malah dituduh kampanye hitam, “tegas Herwin.

Ilustrasi Butuh Perkebunan Kelapa Sawit

Sambung Herwin lagi, kehidupan buruh, khususnya buruh perkebunan sawit terdegradasi. Tahun lalu, upah mereka masih berdasarkan kebijakan upah minimum sektor, namun saat ini  seiring terbitnya PP No 36 tahun 2021, tandas Herwin.

Herwin Nasution menegaskan, menyikapi kebijakan pemerintah atas UMP 2022, Federasi SERBUNDO  hadir untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh di SMUT, dan menyatakan sikap ::

1. Menuntut pemerintah Republik Indonesia segera membuat Undang-Undang tentang perlindungan hak-hak buruh perkebunan kelapa sawit atau setidak-tidaknya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara membuat Peraturan Daerah tentang perlindungan hak-hak buruh perkebunan kelapa sawit.

2. Menuntut pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 110 tahun 1958 tentang Perkebunan dan Konvensi ILO Nomor 184 tahun 2001 tentang Kesehatan, Keselamatan Kerja di Perkebunan.

3. Menolak Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021,tentang Pengupahan sebagai acuan Pemerintah dan Dewan Pengupahan tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota dalam menetapkan upah minimum tahun 2022.

4.Agar Pemerintah Republik Indonesia menetapkan kembali kebijakan tentang Upah minimum sektor perkebunan  kelapa sawit di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.

5. Menuntut Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia agar menetapkan Upah Minimum tahun 2022 ssktor Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan kenaikan upah anatar 7 hingga 10 persen.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here